Kebijakan Anggaran Desa Pemerintah Provinsi Jawa Barat

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan anggaran desa yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan dan kemandirian desa. Berikut adalah beberapa inisiatif utama terkait anggaran desa di Jawa Barat:

1. Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara rutin mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa-desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kinerja aparatur desa. Sebagai contoh, pada tahun 2022, telah ditetapkan Petunjuk Teknis melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 006/PMD.06.03-PPD/2022 tentang Bantuan Keuangan Desa. citeturn0search7

2. Alokasi Dana Desa dari APBN

Pada tahun 2025, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp71 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa di seluruh Indonesia, termasuk desa-desa di Jawa Barat. citeturn0search8

3. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Untuk mendukung anggaran desa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya optimalisasi pendapatan daerah, seperti:

• Optimalisasi dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

• Pengelolaan aset daerah secara profesional.

• Peningkatan penerimaan pajak, termasuk Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan desa. citeturn0search0

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.