SMKS AL QUDSY CIBATU

Istilah kebijakan ambigu merujuk pada kebijakan yang pesannya tidak tegas, implementasinya ganda, atau tujuannya saling tarik-menarik antara kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks Presiden Prabowo, ambiguitas ini dapat dibaca melalui beberapa lensa ilmiah berikut. 1. Ambiguitas antara Nasionalisme dan Liberalisasi Ekonomi Narasi: Di satu sisi, Presiden Prabowo menekankan kedaulatan nasional, swasembada pangan, dan penguatan industri dalam negeri. Di sisi lain, tetap membuka ruang besar bagi investasi asing, utang luar negeri, dan konsesi sumber daya . Analisis Manajemen Kebijakan: Terjadi policy trade-off : stabilitas fiskal dan pertumbuhan cepat vs kemandirian jangka panjang. Ambiguitas muncul karena target jangka pendek (pertumbuhan) belum selaras dengan strategi jangka panjang (kedaulatan) . 2. Ambiguitas antara Keberpihakan Rakyat dan Elit Ekonomi Narasi: Program populis seperti bantuan sosial, ketahanan pangan, dan makan bergizi gratis digencarkan. Namun, struk...

Paradoks Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai ironi strategis yang muncul dari pertemuan antara latar belakang militeristik dan tuntutan tata kelola demokratis–sipil modern , terutama dalam konteks manajemen negara, pendidikan, dan pembangunan manusia . Beberapa paradoks utamanya antara lain: 1. Paradoks Ketegasan vs Partisipasi Publik Prabowo dikenal dengan gaya tegas, komando, dan berorientasi hasil . Namun, negara demokrasi menuntut partisipasi publik, dialog, dan deliberasi . Implikasi manajerial: Efisiensi keputusan tinggi Risiko rendahnya ruang kritik dan kontrol sosial Solusinya adalah manajemen hibrida : keputusan strategis cepat, pelaksanaan teknokratis, pengawasan partisipatif. 2. Paradoks Nasionalisme Kuat vs Global Interdependensi Narasi kemandirian nasional (pangan, energi, pertahanan) sangat kuat. Di sisi lain, ekonomi Indonesia terikat erat pada modal, teknologi, dan pasar global . Dalam kebijakan publik: Swasembada ≠ isolasi Nasionalisme modern harus berbasis daya ...