Nalar : Cegah Cawe-Cawe Ekonomi Politik Elit Indonesia dengan Gerakan Koperasi Sporadis dan Sistematis
Cawe-cawe elit dalam ekonomi dan politik Indonesia telah lama menjadi penghambat bagi kesejahteraan rakyat. Kelompok elit ekonomi dan politik sering memanfaatkan kekuasaan untuk mempertahankan dominasi mereka, memperkaya segelintir orang, serta menciptakan regulasi yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, kesenjangan ekonomi melebar, kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat kecil, dan sistem demokrasi hanya menjadi alat legitimasi bagi oligarki.
Untuk menghadapi dominasi ini, rakyat tidak boleh hanya mengandalkan perubahan dari atas. Diperlukan gerakan kolektif yang bersifat sporadis—muncul secara alami di berbagai wilayah sebagai perlawanan spontan—dan sistematis—terkoordinasi dengan strategi jangka panjang untuk mengubah struktur ekonomi dan politik. Gerakan koperasi adalah solusi utama untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi rakyat dan membangun sistem politik yang lebih demokratis dan inklusif.
1. Oligarki Ekonomi dan Politik: Penyebab Ketimpangan
Di Indonesia, oligarki memiliki kontrol besar terhadap sektor-sektor ekonomi strategis seperti pangan, energi, perbankan, dan industri. Mereka juga memiliki akses ke kebijakan dan regulasi yang mempermudah akumulasi modal, sementara rakyat kecil terus terpinggirkan. Beberapa dampak nyata dari dominasi oligarki ini meliputi:
- Monopoli dan kartel dalam sektor ekonomi yang membuat harga kebutuhan pokok sulit dijangkau rakyat.
- Ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan besar, yang menekan petani, nelayan, dan pekerja kecil dalam rantai ekonomi yang tidak adil.
- Pengaruh besar dalam politik, yang menyebabkan kebijakan lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal daripada kesejahteraan rakyat.
- Eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Koperasi Sebagai Alat Perlawanan Rakyat
Gerakan koperasi merupakan solusi efektif untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap elit dan mencegah cawe-cawe mereka dalam politik. Koperasi memberi rakyat akses terhadap modal, produksi, dan distribusi secara mandiri.
A. Koperasi Sporadis: Perlawanan dari Bawah
Gerakan koperasi sporadis berarti koperasi tumbuh secara alami di berbagai daerah sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi elit. Setiap desa atau komunitas bisa membangun koperasi sesuai kebutuhan lokal, seperti:
- Koperasi pangan, agar rakyat bisa mengendalikan harga dan distribusi kebutuhan pokok tanpa bergantung pada kartel.
- Koperasi industri kecil dan menengah, untuk menekan dominasi korporasi besar dalam sektor produksi dan manufaktur.
- Koperasi keuangan mikro, agar rakyat memiliki akses permodalan tanpa harus bergantung pada bank dan rentenir.
B. Koperasi Sistematis: Membangun Ekonomi Rakyat Secara Terencana
Gerakan koperasi tidak hanya bisa tumbuh secara spontan, tetapi juga harus dilakukan secara sistematis agar berdampak luas dan berkelanjutan. Beberapa strategi utama dalam pendekatan ini meliputi:
- Membangun ekosistem koperasi nasional yang terhubung dari desa ke kota, hingga ke skala nasional dan global.
- Mendorong kebijakan publik yang mendukung koperasi, termasuk reformasi regulasi agar koperasi tidak kalah dengan korporasi besar.
- Membangun jaringan koperasi digital untuk memperluas pasar, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.
- Menyusun strategi advokasi politik, agar koperasi bisa berperan dalam pengambilan kebijakan dan tidak didikte oleh kepentingan elit.
3. Transformasi Politik: Koperasi Sebagai Kekuatan Demokrasi Sejati
Jika koperasi berhasil berkembang, mereka tidak hanya akan menjadi alat ekonomi, tetapi juga kekuatan politik yang mampu menyeimbangkan pengaruh oligarki. Koperasi dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang berangkat dari rakyat dan memiliki visi ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, koperasi bukan hanya menjadi alat bisnis kolektif, tetapi juga basis gerakan sosial dan politik yang mampu mendobrak dominasi elit.
Langkah Strategis:
- Mengintegrasikan koperasi dengan kebijakan pemerintahan desa hingga nasional, agar koperasi menjadi pilar utama pembangunan ekonomi.
- Membangun aliansi antara koperasi dengan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat, untuk memperkuat peran koperasi dalam advokasi kebijakan.
- Menjadikan koperasi sebagai alternatif bagi partai politik tradisional, dengan mendukung calon-calon pemimpin yang berasal dari komunitas koperasi.
Kesimpulan
Menekan dominasi elit dalam ekonomi dan politik tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah atau regulasi dari atas. Rakyat harus mengambil peran aktif melalui gerakan koperasi yang sporadis dan sistematis. Koperasi tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga benteng perlawanan terhadap hegemoni oligarki, menciptakan keseimbangan dalam ekonomi, serta mendemokratisasikan politik secara nyata. Dengan membangun jaringan koperasi yang kuat dan mandiri, Indonesia bisa keluar dari cengkeraman elit dan menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan.
Komentar
Posting Komentar