Kabinet Prabowo Subianto (Kabinet Merah Putih) 2024 s/d Sekarang

 Kabinet Merah Putih adalah kabinet Indonesia saat ini yang dilantik pada 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. Kabinet ini merupakan yang terbesar sejak era Presiden Sukarno pada tahun 1966, terdiri dari 48 menteri dan 55 wakil menteri, dengan total 103 anggota. citeturn0search11

Struktur Kabinet:

• Kementerian Koordinator:

  • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Dibentuk dari pemisahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Baru dibentuk untuk mengkoordinasikan isu-isu terkait hukum dan hak asasi manusia.
  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Dibentuk dari pemisahan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  • Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial: Baru dibentuk untuk fokus pada pemberdayaan masyarakat.
  • Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah: Baru dibentuk untuk mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dan daerah.
  • Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Baru dibentuk untuk menangani isu-isu ketahanan pangan.

• Kementerian Teknis:

  • Kementerian Kehutanan: Dipisahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  • Kementerian Lingkungan Hidup: Dipisahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  • Kementerian Pekerjaan Umum: Dipisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Dipisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  • Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi: Dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  • Kementerian Kebudayaan: Dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  • Kementerian Koperasi: Dipisahkan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Dipisahkan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  • Kementerian Hukum: Dipisahkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Kementerian Hak Asasi Manusia: Dipisahkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Dipisahkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga: Ditingkatkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
  • Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Ditingkatkan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Beberapa Menteri Utama:

• Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati, yang melanjutkan perannya dari kabinet sebelumnya. citeturn0news19
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto, yang dikenal sebagai pendukung industri kelapa sawit Indonesia. citeturn0news19
• Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin, seorang sekutu dekat Presiden Prabowo dengan latar belakang militer. citeturn0news19
• Menteri Luar Negeri: Sugiono, mantan ajudan Prabowo dengan latar belakang militer. citeturn0news19
• Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir, yang melanjutkan perannya dari kabinet sebelumnya dan dikenal atas restrukturisasi perusahaan-perusahaan negara. citeturn0news19

Kebijakan dan Program Utama:

• Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi: Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai 8% dengan meluncurkan inisiatif-inisiatif ambisius, termasuk peningkatan belanja pertahanan dan program pemberian makanan gratis untuk anak-anak. citeturn0news17

• Retret Bergaya Militer: Untuk memperkuat kerja tim dan disiplin, Presiden Prabowo mengadakan retret bagi anggota kabinetnya di Akademi Militer Indonesia di Magelang, di mana para menteri mengenakan seragam militer dan mengikuti latihan fisik bersama. citeturn0news20

Kabinet Merah Putih mencerminkan upaya Presiden Prabowo untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan bersatu dengan melibatkan berbagai partai politik dan profesional. Namun, ukuran kabinet yang besar telah memicu kekhawatiran tentang potensi pembengkakan birokrasi dan efektivitas pemerintahan. citeturn0news18