Kebijakan Ambigu Presiden Prabowo: Tinjauan Manajemen Kebijakan Publik & Pendidikan Kewargaan
Istilah kebijakan ambigu merujuk pada kebijakan yang pesannya tidak tegas, implementasinya ganda, atau tujuannya saling tarik-menarik antara kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks Presiden Prabowo, ambiguitas ini dapat dibaca melalui beberapa lensa ilmiah berikut.
1. Ambiguitas antara Nasionalisme dan Liberalisasi Ekonomi
Narasi:
Di satu sisi, Presiden Prabowo menekankan kedaulatan nasional, swasembada pangan, dan penguatan industri dalam negeri.
Di sisi lain, tetap membuka ruang besar bagi investasi asing, utang luar negeri, dan konsesi sumber daya.
Analisis Manajemen Kebijakan:
Terjadi policy trade-off: stabilitas fiskal dan pertumbuhan cepat vs kemandirian jangka panjang.
Ambiguitas muncul karena target jangka pendek (pertumbuhan) belum selaras dengan strategi jangka panjang (kedaulatan).
2. Ambiguitas antara Keberpihakan Rakyat dan Elit Ekonomi
Narasi:
Program populis seperti bantuan sosial, ketahanan pangan, dan makan bergizi gratis digencarkan.
Namun, struktur ekonomi masih sangat dipengaruhi oligarki, konglomerasi, dan korporasi besar.
Sudut Pandang Ilmu Pendidikan & Kewargaan:
Rakyat dididik untuk percaya pada negara, tetapi praktik kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan struktural.
Ini berisiko menumbuhkan apatisme politik jika tidak disertai transparansi.
3. Ambiguitas antara Reformasi dan Kontinuitas Kekuasaan
Narasi:
Retorika perubahan dan perbaikan sistem digaungkan.
Namun, banyak kebijakan dan aktor lama tetap dipertahankan.
Analisis Tata Kelola (Governance):
Ini mencerminkan path dependency: perubahan dilakukan tanpa mengguncang stabilitas politik.
Aman secara jangka pendek, tetapi berisiko stagnasi inovasi kebijakan.
4. Ambiguitas antara Militerisme Simbolik dan Demokrasi Sipil
Narasi:
Gaya kepemimpinan tegas, disiplin, dan hierarkis kuat terasa.
Namun Indonesia tetap negara demokrasi sipil dengan supremasi hukum.
Catatan Ilmu Sosial & Pendidikan Demokrasi:
Tanpa pendidikan demokrasi yang kuat, masyarakat bisa keliru menafsirkan ketegasan sebagai pembenaran otoritarianisme.
Ini menuntut literasi politik publik yang lebih matang.
5. Ambiguitas Implementasi di Level Daerah
Fakta Lapangan:
Banyak kebijakan pusat belum diterjemahkan jelas di daerah:
Dana besar turun, tetapi SOP, indikator keberhasilan, dan pengawasan belum solid.
Risiko pemborosan dan konflik kepentingan meningkat.
Pendekatan Manajemen Publik:
Masalah bukan pada visi, melainkan pada desain kebijakan operasional.
Kesimpulan Akademik
Kebijakan ambigu Presiden Prabowo bukan semata-mata kelemahan, melainkan:
Strategi politik untuk menjaga stabilitas koalisi besar
Upaya menyeimbangkan tekanan global dan tuntutan domestik
Namun, tanpa:
penegasan arah kebijakan,
transparansi indikator,
dan pendidikan publik yang kritis,
ambiguitas ini bisa berubah menjadi ketidakpastian struktural.
Rekomendasi Strategis
Penegasan peta jalan nasional (roadmap) yang terukur dan terbuka.
Penguatan peran lembaga pendidikan sebagai pusat literasi kebijakan publik.
Desentralisasi yang dikontrol: daerah diberi ruang inovasi dengan pengawasan berbasis data.
Audit kebijakan berbasis dampak, bukan sekadar serapan anggaran.
Komentar
Posting Komentar