Egosentris Pejabat di Indonesia

 Egosentris Pejabat di Indonesia dapat dipahami sebagai kecenderungan sebagian pejabat publik menempatkan kepentingan pribadi, kelompok, citra diri, atau kekuasaan di atas kepentingan rakyat dan tujuan negara. Fenomena ini relevan dibahas dari perspektif ilmu manajemen publik, kepemimpinan, dan pendidikan kewargaan.

---

1. Makna Egosentris dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam konteks manajemen pemerintahan, egosentrisme muncul ketika pejabat:

• Mengambil keputusan berbasis kepentingan diri/kelompok, bukan kebutuhan publik.

• Lebih fokus pada popularitas dan pencitraan daripada dampak kebijakan.

• Sulit menerima kritik, data objektif, dan masukan profesional.

• Menganggap jabatan sebagai hak, bukan amanah.

Ini bertentangan dengan prinsip good governance: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan.

---

2. Akar Masalah Egosentris Pejabat

a. Lemahnya Etika Kepemimpinan

Banyak pejabat unggul secara administratif, tetapi minim pembinaan etos kepemimpinan pelayanan (servant leadership).

b. Budaya Feodalisme Kekuasaan

Masih kuat pola:

• Atasan selalu benar

• Kritik dianggap ancaman

• Jabatan dipersonifikasikan

Ini menghambat manajemen modern yang berbasis sistem dan kinerja.

c. Pendidikan Karakter yang Terputus

Pendidikan formal sering menekankan kognitif, namun kurang menanamkan:

• Amanah

• Integritas

• Empati sosial

• Tanggung jawab publik

Akibatnya, saat seseorang berkuasa, ego lebih dominan daripada nurani.

d. Sistem Reward–Punishment yang Lemah

Kinerja buruk sering tidak berdampak signifikan pada karier pejabat, sementara loyalitas politik justru lebih dihargai daripada kompetensi.

---

3. Dampak Egosentris Pejabat

Dari sudut pandang manajemen dan pembangunan:

• ❌ Kebijakan tidak tepat sasaran

• ❌ Pemborosan anggaran

• ❌ Proyek tidak berkelanjutan

• ❌ Konflik pusat–daerah / antar lembaga

• ❌ Turunnya kepercayaan publik

Dalam jangka panjang, ini menciptakan biaya ekonomi tinggi dan menghambat kualitas SDM bangsa.

---

4. Perspektif Manajemen Publik Modern

Pejabat idealnya berperan sebagai:

• Manajer amanah, bukan pemilik jabatan

• Fasilitator rakyat, bukan penguasa

• Pengambil keputusan berbasis data, bukan ego

Konsep yang relevan:

• Evidence-Based Policy

• Collaborative Governance

• Performance-Based Budgeting

---

5. Peran Strategis Pendidikan

Sebagai solusi jangka panjang:

• Pendidikan harus menanamkan kepemimpinan berkarakter sejak dini

• Sekolah dan pesantren menjadi laboratorium nilai:

  • Amanah

  • Tanggung jawab sosial

  • Musyawarah

  • Anti-korupsi

Pejabat masa depan lahir dari pendidikan yang memuliakan akhlak dan rasionalitas, bukan sekadar mengejar jabatan.

---

6. Penutup

Egosentris pejabat bukan sekadar persoalan individu, tetapi masalah sistem, budaya, dan pendidikan. Negara akan kuat bila dipimpin oleh orang-orang yang:

besar amanahnya, kecil egonya, dan luas keberpihakannya kepada rakyat.