Kriteria Belajar Politik di SMK

Berikut kriteria penting pembelajaran politik di SMK agar sejalan dengan tujuan pendidikan menengah kejuruan dan penguatan karakter kebangsaan:

1. Berbasis pada pendidikan kewarganegaraan, bukan partisan

• Fokus pada sistem politik Indonesia, konstitusi, Pancasila, demokrasi, HAM, dan tata kelola negara.

• Tidak memihak partai/kelompok tertentu dan tidak menjadi alat kampanye.

• Menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara.

2. Selaras dengan kurikulum nasional

• Mengacu pada PPKn, Sejarah Indonesia, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), dan mata pelajaran relevan.

• Memperkuat literasi politik sebagai bagian dari literasi kewarganegaraan.

3. Mengembangkan kompetensi abad 21

• Berpikir kritis (menganalisis isu publik, hoaks, informasi politik).

• Komunikasi dan argumentasi yang santun dan berbasis data.

• Kolaborasi dalam diskusi, debat terstruktur, dan proyek sosial.

4. Berlandaskan etika dan karakter

• Menguatkan nilai kejujuran, anti korupsi, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

• Membiasakan sikap menghargai perbedaan pandangan.

5. Kontekstual dengan kehidupan siswa SMK

• Mengaitkan politik dengan dunia kerja, ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan regulasi profesi.

• Studi kasus kebijakan publik yang berdampak pada sektor vokasi.

6. Metode pembelajaran aktif

• Diskusi kelas, simulasi pemilu OSIS, role play parlemen mini.

• Proyek layanan masyarakat (service learning).

• Kunjungan kelembagaan (DPRD, KPU, desa/kelurahan) bila memungkinkan.

7. Literasi informasi dan media

• Mengajarkan cara memilah informasi politik, mengenali propaganda dan disinformasi.

• Mendorong penggunaan sumber resmi dan sikap kritis terhadap media sosial.

8. Penilaian yang mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan

• Tes konseptual (sistem politik, lembaga negara).

• Penilaian kinerja (debat, presentasi kebijakan).

• Penilaian sikap (toleransi, etika berdiskusi).

9. Lingkungan belajar yang aman dan inklusif

• Memberi ruang untuk bertanya dan berbeda pendapat tanpa intimidasi.

• Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pengarah pilihan politik.

10. Kepatuhan hukum dan regulasi pendidikan

• Mematuhi peraturan tentang netralitas satuan pendidikan.

• Kegiatan politik praktis dilarang di sekolah; yang diizinkan adalah pendidikan politik.