SMKS AL QUDSY CIBATU

 Berikut mekanisme Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia dilihat dari sudut manajemen pemerintahan, tata kelola publik, dan fungsi pendidikan sosial masyarakat : 1. Tujuan Bantuan Sosial Bansos dirancang sebagai instrumen intervensi negara untuk: Melindungi masyarakat miskin dan rentan Mengurangi risiko sosial (kemiskinan ekstrem, bencana, krisis ekonomi) Menjaga stabilitas sosial dan daya beli Mendukung pembangunan SDM (pendidikan, kesehatan, gizi) 2. Tahapan Mekanisme Bantuan Sosial A. Pendataan & Penetapan Sasaran Prinsip manajemen: tepat sasaran, berbasis data Sumber Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Regsosek Data sektoral (pendidikan, kesehatan, desa) Usulan dari desa/kelurahan Proses Pendataan oleh RT/RW → Desa/Kelurahan Verifikasi dan validasi (verval) Sinkronisasi dengan Dukcapil (NIK) 📌 Masalah umum: data ganda, tidak mutakhir, inclusion & exclusion error. B. Penetapan Program dan Anggaran Prinsip manajemen: perencanaan berbasis kebutuhan Penetapan...

Berikut ringkasan akses pengaduan masyarakat di Indonesia sebagai bagian dari mekanisme partisipasi publik dan pengawasan pelayanan publik yang penting dalam manajemen pemerintahan dan pendidikan pelayanan publik: 1. Sistem Nasional SP4N-LAPOR! (Satu Pintu Pengaduan Publik) Ini adalah kanal resmi utama pemerintah Indonesia untuk menerima aspirasi, kritik, saran, dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik secara terintegrasi: Nama Sistem: SP4N – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Platform: LAPOR! ( Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat ) ( LAPOR! ) Cara Akses: Website: https://www.lapor.go.id ( LAPOR! ) SMS: ke 1708 (operator Telkomsel, Indosat, Three) ( LAPOR! ) Media Sosial: Twitter @lapor1708 ( LAPOR! ) Aplikasi Mobile: Tersedia di Android & iOS ( LAPOR! ) Fungsi & Tujuan: Menyediakan satu saluran pengaduan (no wrong door policy) sehingga masyarakat tidak perlu mencari kanal berbeda di setiap instansi. ( kpaii.kemenperin.go.id ) ...

  Manajemen Pemerintahan di Indonesia merupakan proses pengelolaan sumber daya negara secara sistematis untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik . Berikut kerangka utamanya dari sudut ilmu manajemen dan tata kelola publik : 1. Konsep Dasar Manajemen Pemerintahan Manajemen pemerintahan mencakup fungsi klasik manajemen: Perencanaan (Planning) RPJPN, RPJMN, RPJMD Perencanaan berbasis data (BPS) dan kebutuhan riil masyarakat Pengorganisasian (Organizing) Struktur kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Pembagian kewenangan pusat–daerah Pelaksanaan (Actuating) Implementasi kebijakan dan program pembangunan Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Pengawasan (Controlling) Inspektorat, BPK, KPK Pengawasan internal dan partisipasi publik 2. Sistem Pemerintahan Indonesia Indonesia menganut sistem presidensial dengan ciri: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ...

  Redenominasi Uang di Indonesia adalah kebijakan penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan cara menghilangkan beberapa angka nol , tanpa mengubah nilai riil atau daya beli masyarakat. 1. Pengertian Singkat Redenominasi ≠ Sanering Redenominasi : Rp 1.000 → Rp 1 (nilai tetap sama) Harga, gaji, tabungan, dan transaksi disesuaikan proporsional. Sanering (pemotongan nilai): Nilai uang benar-benar berkurang → merugikan masyarakat. 2. Tujuan Redenominasi Dari sudut manajemen ekonomi makro , redenominasi bertujuan untuk: Menyederhanakan sistem transaksi dan akuntansi Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran Meningkatkan citra dan kredibilitas mata uang Menyesuaikan struktur nominal dengan kekuatan ekonomi Mempermudah literasi keuangan masyarakat 3. Rencana Redenominasi di Indonesia Wacana resmi muncul sejak 2010–2013 oleh Bank Indonesia Rencana awal: menghilangkan 3 nol Rp 1.000 → Rp 1 Rp 10.000 → Rp 10 Belum pernah diterapkan hingga sekarang 4. Syarat Mutlak Redenominasi (Ilmu ...

Peranan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam pembinaan dan pengawasan SOP lembaga swasta maupun pemerintah sangat strategis, terutama untuk memperkuat tata kelola (good governance) , akuntabilitas , dan kualitas layanan publik . Peran ini dapat dipahami dari perspektif manajemen organisasi , administrasi publik , dan pendidikan kewargaan sebagai berikut: 1. Peran LSM dalam Pembinaan SOP a. Edukasi dan Peningkatan Kapasitas LSM berperan sebagai agen pembelajaran organisasi dengan: Pelatihan penyusunan SOP berbasis efisiensi proses dan manajemen risiko Workshop implementasi SOP sesuai standar mutu (ISO, pelayanan publik, atau SOP sektoral) Pendampingan perubahan budaya kerja dari informal ke sistematis 👉 Dampak manajerial: meningkatnya konsistensi kerja , efektivitas waktu , dan kualitas output . b. Pendampingan Implementasi SOP LSM membantu lembaga: Menerjemahkan SOP tertulis menjadi praktik operasional harian Menyusun indikator kinerja (KPI) yang terukur Menyesuaikan SOP dengan...

  Egosentris Pejabat di Indonesia dapat dipahami sebagai kecenderungan sebagian pejabat publik menempatkan kepentingan pribadi, kelompok, citra diri, atau kekuasaan di atas kepentingan rakyat dan tujuan negara . Fenomena ini relevan dibahas dari perspektif ilmu manajemen publik, kepemimpinan, dan pendidikan kewargaan . 1. Makna Egosentris dalam Tata Kelola Pemerintahan Dalam konteks manajemen pemerintahan, egosentrisme muncul ketika pejabat: Mengambil keputusan berbasis kepentingan diri/kelompok , bukan kebutuhan publik. Lebih fokus pada popularitas dan pencitraan daripada dampak kebijakan. Sulit menerima kritik, data objektif, dan masukan profesional. Menganggap jabatan sebagai hak , bukan amanah . Ini bertentangan dengan prinsip good governance : akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan. 2. Akar Masalah Egosentris Pejabat a. Lemahnya Etika Kepemimpinan Banyak pejabat unggul secara administratif, tetapi minim pembinaan etos kepemimpinan pelayanan (servant leadersh...